Salah satu program Pemerintah Kota Semarang yang digagas oleh Bapak Sukawi Sutarip adalah pendidikan gratis. Suatu program yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Seperti dua belah mata pisau, bisa menguntungkan atau bahkan merugikan untuk dunia pendidikan.
Dilihat dari sisi positif, program ini menjadi penawar dahaga untuk kaum miskin yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan. Beban hidup yang semakin berat sedikit terkurangi oleh program ini. Besarnya biaya pendidikan yang selama ini mereka keluarkan baik itu Sumbangan Institusi Pendidikan (SPI), Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) atau Uang Komite Sekolah tidak lagi menjadi beban hidup. Semua ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang. ”Mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 45 bahwa tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya”, demikian pendapat mereka.
Di samping sisi positif, program sekolah gratis menuai pula sisi negatif. Hal ini dikarenakan 5 alasan, yaitu :
1. Program beasiswa belum menjamin terjadinya peningkatan mutu pendidikan.
Beasiswa yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk siswa bertujuan sangat mulia yaitu membantu meringankan beban masyarakat. Akan tetapi tujuan yang baik dari pemerintah ini tidak didukung oleh masyarakat dan siswa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang mendapat beasiswa tidak lebih baik daripada siswa yang tidak mendapat beasiswa bahkan sebaliknya. Sepanjang pengamatan penulis, dari segi prestasi dan kedisiplinan, siswa yang mendapat beasiswa justru lebih jelek dibanding yang tidak mendapat beasiswa. Topangan beasiswa tidak mendorong mereka untuk lebih berprestasi. Hal ini disebabkan karena perekrutan siswa untuk mendapat beasiswa lebih banyak didasarkan karena mereka miskin (syarat mendapatkan beasiswa salah satunya adalah mempunyai kartu miskin) bukan karena berprestasi. Harusnya prioritas utama adalah miskin dan berprestasi.
2. Pendidikan bukan prioritas utama
Masyarakat masih memandang pendidikan sebagai paradigma sosial. Sehingga cuma ada satu jalur yaitu bahwa pendidikan adalah hak bukan kewajiban. Pandangan ini mengakibatkan prioritas utama masyarakat adalah memenuhi kebutuhan lain selain pendidikan. Fenomena ini dapat dilihat ditengah masyarakat. Mereka lebih memprioritaskan membeli kebutuhan sekunder seperti televisi misalnya dibanding untuk membayar uang sekolah. Tunggakan SPP berbulan-bulan tidak menjadi masalah dibanding tidak punya baju yang bagus. Membeli pulsa HP menjadi suatu kebutuhan dibanding untuk membayar buku sekolah. Kalau boleh dilogikakan, uang SPI yang katanya mahal sebetulnya lebih murah dibanding harga HP dan pulsanya tiap bulan. Katakan misal besarnya uang SPI Rp. 2.000.000, uang ini digunakan untuk 36 bulan, jadi dalam satu bulan orang tua hanya dibebani kurang lebih Rp. 55.000. Sementara untuk membeli HP dan pulsanya orang tua akan akan mengeluarkan uang sebanyak Rp. 64.000. Sebagai contoh harga HP Samsung SGH adalah Rp. 500.000, untuk 36 bulan, maka satu bulan akan keluar uang Rp. 14.000 ditambah harga pulsa Rp. 50.000 tiap bulan sehingga total uang keluar Rp. 64.000. Jadi uang untuk pemakaian HP dalam satu bulan lebih mahal Rp. 9.000 dibanding uang SPI. Sepanjang pengamatan penulis, banyak siswa yang mendapat beasiswa justru mempunyai HP yang cukup canggih dengan pemakaian pulsa yang cukup tinggi tiap bulannya.
3. Kesejahteraan guru dan karyawan akan menurun.
Di lingkungan sekolah ada tiga jenis pegawai, yaitu PNS, Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap. Gaji PNS dan tenaga kontrak dibayar oleh pemerintah sementara gaji Pegawai Tidak Tetap dibayar dari uang komite sekolah. Pembebasan uang sekolah akan menyebabkan komite sekolah tidak mempunyai uang untuk membayar gaji PTT dan GTT. Padahal banyak sekolah negeri yang mempunyai PTT dan GTT cukup banyak. Sehingga muncul pertanyaan darimana uang untuk membayar gaji mereka. Kalau misalnya nanti gaji mereka ditanggung oleh pemerintah, apakah sudah ada alokasi dana ke arah itu. Biasanya persetujuan alokasi dana membutuhkan birokrasi yang cukup panjang sementara tuntutan membayar gaji tidak bisa menunggu pengetokan palu persetujuan. Hal ini perlu dipikirkan karena ini menyangkut nasib GTT dan PTT. Jangan kebijakan hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
4. Biayanya operasional sekolah akan terganggu.
Kelancaran Kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak ditopang oleh operasional biaya yang lancar. Selama ini operasional sekolah untuk mendukung KBM lebih banyak diperoleh dari orang tua. Sehingga ketika sekolah digratiskan apakah sekolah tidak kalang kabut untuk menutup biaya operasional sekolah ? Yang kemudian akan mengganggu kegiatan belajar mengajar ? Yang justru akan menurunkan mutu pendidikan ?
5. Sekolah gratis tidak membuat masyarakat dewasa
Ketika pemerintah meluncurkan program Bantuan Tunai Langsung (BTL), yang terjadi bukan membantu masyarakat justru sebaliknya mengakibatkan masyarakat sangat tergantung dengan bantuan itu. Mereka tidak berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya malah justru menunggu bantuan cair. Padahal menurut pepatah, akan lebih baik memberi kail dan umpannya daripada memberi mereka ikan.
Program sekolah gratis akan menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan belajar anaknya di sekolah karena mereka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang sekolah. Ini justru akan kontra produktif untuk kemajuan pendidikan.
Dari pemaparan di atas, program sekolah gratis menurut hemat penulis lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Alangkah lebih baik jika program yang dilaksanakan adalah memberi beasiswa yang bertanggung jawab. Artinya beasiswa itu sebagai hutang yang harus dilunasi ketika mereka sudah bekerja, jadi ada pertanggungjawaban. Ini sekedar wacana. Terima kasih.
